LOGO DAN MAKNA

Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

Pedang
Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

Timbangan
Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

Padi dan Kapas
Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

Seloka ”Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

  • Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
  • Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
  • Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.


Makna tata warna

  • Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
  • Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.



Sumber: Kepja No. 074/1978 dan Perja No. 018/A/J.A/08/2008

Pengajuan Besuk Online

PROFIL IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, telah dibentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Garis Konsultasi Istri Pegawai Kejaksaan Agung dengan Istri Kepala Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Nomor 06/GK/Kejagung/VI/2000, tanggal 14 Juni 2000 tentang Adhyaksa Dharmakarini.

Bahwa keberadaan ikatan Adhyaksa Dharmakarini telah dikukkuhkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Tanggal 28 November 2007, Nomor: KEP-124/A/JA/11/2007 tentang Pengukuhan Organisasi Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa ikatan Adhyaksa Dharmakarini adalah suatu ikatan istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaa, yang mandiri, non politik dan tidak terkait dengan organisasi politik manapun, mempunyai maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan.

Bahwa ikatan Adhyaksa Dharmakarini diperlukan keberadaannya untuk membantu pemerintah Indonesia pada umumnya dan keluarga Kejaksaan pada khususnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta keluhuran bangsa dan budaya Indonesia, dan seiring dengan perkembangan jaman serta semakin banyaknya jumlah anggota , sehingga ikatan Adhyaksa Dharmakarini harus dikelola secara professional.

Bahwa untuk membantu terwujudnya usaha tersebut diperlukan suatu wadah ikatan berbentuk badan hokum, sehingga menjadi suatu ikatan yang bersatu padu, berwibawa, dan mampu melaksanakan tugas pengabdian dan pelayanannya terhadap masyarakat Indonesia khususnya keluarga Kejaksaan.

Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007, di Cianjur, Jawa Barat, telah diadakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa Anggota Ikatan, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran rumah Tangga dan Peningkatan Status Hukum Adhyaksa Dharmakarini menjadi ikatan berbadan hukum dengan nama ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

Struktur IAD Daerah Banjarmasin

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kerja Nasional Luar Biasa tanggal 13 Desember 2007, di Cianjur, Jawa Barat, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran rumah Tangga dan Peningkatan Status Hukum Adhyaksa Dharmakarini menjadi ikatan yang berbadan hukum dengan nama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang disingkat I A D.

Maksud dan tujuan I.A.D

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusian. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu :

  1. Mempersatukan seluruh istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiuanan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan menjadi anggota ikatan;
  2. Menjaga supaya setiap anggota ikatan menjunjung tinggi kehormatan profesi Kejaksaan sesuai dengan, Undang-Undang yang berlaku dan kode etik Kejaksaan
    Membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan;
  3. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki ikatan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesame anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu ikatan;
  4. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya secara professional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat Kejaksaan;
  5. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, keterampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal.
  6. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, yang tidak diperjualbelikan;
  7. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;
  8. Mengadakan Penelitian di bidang ilmu pengetahuan mengenai Kemasyarakatan, Kemanusiaan;
  9. Mengadakan, menyelenggarakan Studi Banding;
  10. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
  11. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
  12. Melestarikan lingkungan hidup.

Kejari Banjarmasin Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana

Kejaksaan Negeri Banjarmasin memusnahkan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Selasa (23/8/2022)

Adapun jenis barang bukti yang dimusnahkan yakni, narkotika jenis sabu dan ekstasi serta obat-obatan berbahaya daftar G

Semua barang bukti dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampur dengan ditergen, sedangkan larutannya dibuang keselokan.

Kajari Banjarmasin Tjakra Suyana Eka Putra SH MH melalui Kasi Barbuk Dyah Kusuma Ningsih SH  menjelaskan kalau pemusnahan barang bukti yang pihaknya lakukan karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap  (inkraht).

“Barang-barang yang kita musnahkan ini semuanya sudah ingkrah, dengan jumlah 224 perkara,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan jumlah barang bukti yang dimusnahkan yakni shabu-shabu 181,79 gram, Extacy sebanyak 24,5 butir dan carnophen Zenith atau obat daftar G sebanyak 3707 butir.

Selain itu turut dimusnahkan senjata tajam 30 bilah dan 175 Hp.

“Kalau dinilaikan dengan uang seluruh barang bukti yang dimusnahkan ditaksir sebesar Rp137 Juta,”kata Dyah.

Untuk senjata tajam sebanyak 30 bilah dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan gergaji besi, sedangkan Hp dipukul hingga hancur

“Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil perkara dari bulan April hingga Juli 2022.,sedangkan barang bukti yang musnahkan ini berupa sample saja, untuk yang lebih besarnya sudah dimusnahkan di pihak penyidik baik Polda dan Polresta,”jelas Dyah Kusuma Ningsih.

Jaksa Masuk Sekolah

Senin, 8 Agustus 2022.

            Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada Seksi Intelijen telah melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah yang dilakukan di SMAN 3 Kota Banjarmasin dengan tema pembicaraan Kenakalan Remaja dan Tagline Kenali Hukum Jauhkan Hukuman

Jaksa Menyapa

Selasa, 2 Agustus 2022

            Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada Seksi Intelijen telah melaksanakan program Jaksa Menyapa yang dilakukan di Duta TV dengan tema pembicaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

PAKEM (Pengawasan Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat)

Kamis, 11 Agustus 2022.

Dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan, perlu dilakukan antisipasi perkembangan aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang berpotensi menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban umum diwilayah kota Banjarmasin.

Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (TIM PAKEM) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dihadiri oleh:

  1. Majelis Ulama Indonesia,
  2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
  3. Kementrian Agama,
  4. Forum Kerukunan Umat Beragam,
  5. Dinas Pendidikan.

KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGRA MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM GRATIS  TERKAIT HARTA WARISAN

Kamis, 30 Agustus 2022

Pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2022 Pukul 10.15 WITA. Pemohon yang bernama Ibu Pahrida mendatangi kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk melakukan konsultasi pelayanan hukum gratis.

Pemohon yang bernama ibu Pahrida menyebutkan bahwa suaminya baru saja meninggal beberapa bulan lalu. Dalam masa pernikahan, Ibu Pahrida membeli rumah dari hasil jerih payah sendiri. Kemudian keluarga suami meminta rumah tersebut sebagai harta warisan almarhum suami.

Pemohon yang bernama Ibu Pahrida menanyakan, Suami yang bernama Nurdin baru saja meninggal. Apakah rumah atas nama istri dianggap harta warisan Almarhum suami bisa dibagi ke Ibu dari Suami?

Jaksa Pengacara Negara merekomendasikan pemohon untuk berkonsultasi atau meminta nasihat ke Pengadilan Agama Banjarmasin, untuk lebih Rigit mengenai hukum waris.

Pada saat pemohon menyampaikan permohonan layanan hukum dan menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi secara lisan ke Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Jaksa Pengacara Negara memberikan penjelasan, nasehat dan saran penyelesaian hukum yang dihadapi oleh pemohon.

KEJAKSAAN BANJARMASIN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN) MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DENGAN BPJS KESEHATAN

Senin, 12 September 2022

Kejaksaan Negeri Banjarmasin Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) melaksanakan Rapat Koordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin melakukan rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait pembaharuan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) sehingga dapat mengoptimalisasi tugas dan fungsi masing-masing pihak. (Berliana/Datun)

KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN MEMBACAKAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI A.N. TERPIDANA KASMAN TINDAK PIDANA KORUPSI KASMAN

Selasa, 12 Juli 2022

Kejaksaan Negeri Banjarmasin menghadiri sidang pembacaan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana Drs. H. Kasman, M.AP bin Anang Acil Anwari (Alm).

Sebelum pengajuan Permohonan Kembali oleh Penasihat Hukum Terpidana, atas nama Terpidana telah lebih dahulu terbit 3 putusan sebelumnya. Di tingkat Pengadilan Negeri telah terbit Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm tanggal 25 Oktober 2018. Kemudian pada tingkat banding terbit Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru No. 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.BJM tertanggal 21 Januari 2019. Sedangkan pada tingkat kasasi terbit Putusan Mahkamah Agung RI No. 1840K/PID.SUS/2019 pada 23 Juli 2019. Adapun putusan terakhir, Mahkamah Agung menyatakan Drs. H. Kasman, M.AP bin Anang Acil Anwari (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut. Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000 subsider pidana kurungan 6 bulan.

Penasihat Hukum Drs. H. Kasman, M.AP bin Anang Acil Anwari (Alm) kemudian mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dibarengi dengan adanya pertimbangan hukum atas penjatuhan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000. Adapun Tim Jaksa Penuntut Umum yang diwakili oleh Andri, S.H., M.H. dan Adi Suparna, S.H. menyatakan dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali bahwa putusan Mahkamah Agung RI sudah tepat dan pertimbangan hukum atas penjatuhan pidana tersebut sudah benar.