Selasa, 17 Juni 2025 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin Mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemantauan laporan status proses beserta tindaklanjutnya pada akun SP4N-LAPOR! di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Kerja Bidang Intelijen.
Senin, 16 Juni 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Dr. Indah Laila, bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, mengikuti Seminar Nasional dengan tema “RUU KUHAP: Solusi atau Masalah dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dalam rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ke-44.
Kehadiran Bapak Jaksa Agung sebagai keynote speaker menambah makna dan bobot diskusi, sekaligus menjadi wujud komitmen dalam mendukung penguatan penegakan hukum di Indonesia.
Jum’at, 13 Juni 2025 Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah melaksanakan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan, dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pasar murah dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen Hasan Basri No. 3, Banjarmasin Utara, dan dihadiri oleh lebih dari 500 warga di wilayah Kota Banjarmasin yang antusias memanfaatkan fasilitas subsidi sembako.
Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi ini merupakan upaya nyata Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menangani inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dengan adanya pasar murah bersubsidi, diharapkan harga bahan pokok tetap terkendali dan ketersediaannya di masyarakat tetap aman, sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan warga.