Category DATUN

Senin, 22 Desember 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Dr. Amir Giri Muryawan menghadiri rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Jawa Timur, yaitu High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarmasin serta Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Blitar.
Dalam kegiatan High Level Meeting TPID Kota Banjarmasin dengan tema Penguatan Ketersediaan Pasokan dan Keterjangkauan Harga Pangan Strategis Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin, Wakil Wali Kota Banjarmasin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, dan stakeholder terkait, dipaparkan kondisi perkembangan inflasi Kota Banjarmasin serta harga bahan pokok strategis. Beberapa komoditas utama seperti beras SPHP Bulog, gula pasir curah, dan bawang putih dilaporkan berada dalam kondisi aman dan terkendali. TPID menekankan perlunya penguatan ketersediaan pasokan pangan utama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 melalui sinergi lintas perangkat daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Selanjutnya, kegiatan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Blitar, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, penguatan rantai distribusi komoditas unggulan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Perumda Tunas Malang, Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Dr. Amir Giri Muryawan mengikuti kegiatan studi tiru (capacity building) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarmasin.
Kegiatan ini dipimpin oleh Wali Kota Banjarmasin dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Forkopimda, para SKPD, serta Perumda Pasar. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Banjarmasin.

Studi tiru merupakan kunjungan pembelajaran dan benchmarking (perbandingan praktik terbaik) yang dilakukan oleh TPID Kota Banjarmasin untuk mempelajari serta mengadopsi model pengendalian inflasi, pengembangan usaha, dan tata kelola Perumda yang telah berjalan efektif di Perumda Tunas Malang. Melalui kegiatan ini, peserta dapat melihat secara langsung sistem, strategi, dan praktik pengelolaan usaha yang dapat diadaptasi guna meningkatkan kinerja di daerah asal.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan company profile Perumda Tunas Malang, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) serta unit bisnis lainnya untuk memperluas wawasan terkait operasional usaha dan pengelolaan pasar.
Kehadiran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pendampingan hukum kepada Perumda Pasar Kota Banjarmasin. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah pengembangan usaha Perumda berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminimalkan potensi risiko hukum, serta mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan daerah yang sehat dan akuntabel.

Dengan adanya kegiatan studi tiru ini, diharapkan TPID Kota Banjarmasin dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik Perumda Tunas Malang guna memperkuat pengendalian inflasi daerah serta meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pelayanan dan pengembangan usaha.

Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin E. R. Wiranto, SH., MH dengan didampingi Kasi Datun Dr. Amir Giri Muryawan menerima kunjungan dari Manager Area Bank BSI Kalselteng Musbasyir dengan didampingi Pimpinan Cabang Bank BSI Virgina.

Kunjungan tersebut membahas rencana permohonan Perjanjian Kerjasama (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.