Archives November 2026

Rabu, 28 Oktober 2026
Kejaksaan Negeri Banjarmasin melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Upacara dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Muchsin, S.H., M.H., selaku Inspektur Upacara, dan diikuti oleh para Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Jaksa, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan semangat persatuan sekaligus memperkuat komitmen insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas secara berintegritas, profesional, dan berorientasi pada keadilan.

Semangat Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat bahwa generasi muda Kejaksaan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan zaman, terus belajar dan berinovasi, serta menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya menjunjung kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kepedulian kepada masyarakat.

Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 “Patriotik dalam pengabdian, gigih dalam menjalankan amanah, dan berempati dalam memberikan pelayanan”

Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Beserta Jajaran Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026.

Semangat Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa persatuan, keberanian, dan semangat berkarya generasi muda merupakan kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang maju. Mari terus kobarkan semangat pemuda untuk bersatu, berkontribusi, dan memberikan karya terbaik bagi bangsa.

“Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda Untuk Indonesia”

Selasa, 27 Oktober 2026
Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang diwakili oleh Kepala Subseksi II Intelijen, Ganda Y. Abdhi, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan 4 Konsep Awal Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kotabaru.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ini menjadi forum untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam FGD dibahas sejumlah aspek penting, antara lain kepastian batas wilayah, luas wilayah, data kependudukan, kedudukan ibu kota, serta karakteristik dan potensi daerah. Penyusunan regulasi juga menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna agar masukan yang diberikan dapat menjadi bagian dari substansi kebijakan.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa penyusunan RUU tersebut merupakan penyesuaian dasar hukum pemerintahan daerah, bukan pembentukan daerah otonom baru maupun pemekaran wilayah.

Melalui keterlibatan aktif dalam forum koordinasi dan penyusunan kebijakan, Kejaksaan Negeri Banjarmasin turut mendukung terwujudnya regulasi yang memberikan kepastian hukum, kejelasan administrasi pemerintahan, serta manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.