Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan PT Air Minum Bandarmasih (PERSERODA), Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Category DATUN
Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Pajak Daerah tahun 2025
Selasa, 06 Mei 2025 bertempat di Aula R. Soeprapto kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Pajak Daerah tahun 2025.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasi Datun Dr. Amir Giri Muryawan dengan didampingi Kasubagbin Andri Nanda Nor Fikri, SH., MH selaku JPN dengan dihadiri Kasubid Pengawasan dari BPKPAD Pemko Banjarmasin, tim JPN Kejari Banjarmasin, dan para Wajib Pajak.
Kegiatan FGD tersebut merupakan salah satu tugas dan fungsi JPN untuk melakukan Bantuan Hukum Non Litigasi.
Penagihan Pajak Daerah Tahun 2025 oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin terhadap Wajib Pajak Yang Belum Melunasi Kewajiban Perpajakan Daerah (Hari Ketiga)
Kamis, 24 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah dilaksanakan Penagihan Pajak Daerah Tahun 2025 oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakan daerah (hari ketiga).
Kegiatan diikuti jajaran JPN, Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberi Bantuan Hukum Non Litigasi (penyelesaian diluar Pengadilan). Bantuan Hukum tersebut dapat diberikan kepada instansi negara/instansi pemerintah/BUMN/BUMD atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK).